%20copy.jpg "Ketua BPD Desa Yaba Terancam Dicopot, Warga Desak Pembebasan Lima Tersangka Pemukulan Polisi.")
News Feed
+News Feed
- SAMPANG, Detikrepublik.com - Proyek jalan Desa di Dusun Nepa, Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang diduga kuat dalam pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada.Pasalnya, proyek infrastruktur jalan yang di Aspal yang tergolong beberapa bulan lalu yang baru selesai dikerjakan itu kondisinya sudah hancur dan rusak sekarang ini. Dan diduga ada oknum tertentu memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri.Seorang warga Nepa inisial WF mengatakan, Dugaan adanya pengurangan bahan material yang menyebabkan rusaknya jalan itu.Tidak hanya itu, dalam pengerjaan dan pengolahan ternilai dikerjakan secara asal-asalan. Tidak memperhatikan takaran sebagai mana mestinya.Sementara itu, dari pantauan wartawan di lokasi area jalan Desa yang pakai dana desa (DD), tidak ditemukan papan nama ataupun prasasti yang terpasang di lokasi alias proyek siluman.Terpantau kondisi fisik jalan Aspal sudah terkelupas dan rusak.WF juga menyoroti tidak adanya papan informasi dan prasasti yang terpasang di lokasi.Semestinya, kata dia, pembangunan yang bersumber dari uang negara wajib untuk memasang papan informasi sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.Dengan adanya papan informasi, lanjut WF, masyarakat bisa mengetahui besaran anggaran dan kegunaannya termasuk volume pekerjanya.“Yang di sebelah utara itu kayaknya bahannya kurang matang. Mungkin materialnya dikurangi, makanya sudah mulai rusak. Gak tahu berapa anggarannya, soalnya gak ada papan nama,” ucap warga berinisial WF, Sabtu (5/4/2025).Ia berharap pembangunan infrastruktur Jalan atau proyek lainya inspektorat Sampang betul-betul cek sesungguhnya kualitas proyek tersebut.Jangan intervensi, karena ini menyangkut kenyamanan dan keamanan masyarakat. Inspektorat wajib untuk tindak tegas atas dugaan kong kalikong yang dilakukan pemdes Nepa dalam pembangunan desa yang pakai Dana desa.Jika tidak ada tindak tegas dari pihak wewenang, maka kami selaku aktivis akan melayangkan surat ke Inspektorat provinsi Jawa Timur atau ke Kemendes.Sementara itu, Pj Kades Nepa Subaidi, saat dihubungi awak media ini lagi lagi tidak merespon upaya konfirmasi dan klarifikasi via WhatsApp hingga berita ini diterbitkan. ...
Edisi Khusus – Bengkayang, Wilayah Otonom Tambang LiarDETIKREPUBLIK.COM - Selamat datang di Bengkayang, negeri miniatur di mana tambang ilegal bukan kejahatan—melainkan budaya. Di sini, penambang liar berinisial MN bukan buronan, tapi ikon lokal. Warga mengenalnya lebih akrab daripada kepala desa, mungkin karena dompengnya lebih rajin daripada petugas.MN bukan manusia biasa. Ia adalah koreografer tanah—menggali, menyedot, dan menyulap alam menjadi kas bon. Lokasi aksinya? Hanya sejengkal dari markas aparat. Tapi aneh, tak terdengar sirine, hanya dentuman mesin dan tawa solar bersubsidi yang berubah jadi emas.Berdasarkan investigasi visual (alias cukup lihat pakai mata), alat berat menari setiap hari di belakang SMPN 1 Bengkayang. Anak-anak belajar PPKn, sementara di belakang sekolah, hukum diajarkan dalam versi yang berbeda: pasal adalah syarat, bukan keharusan.Sementara itu, UU No. 3 Tahun 2020 hanya menjadi legenda urban. Ia eksis di ruang rapat dan seminar, tapi menghilang ketika dibutuhkan. Ancaman hukuman lima tahun? Hanya mitos yang dituturkan kepada wartawan, bukan dituliskan di BAP.Hukum di sini bukan sedang tidur. Ia sedang bermeditasi di puncak diam, ditemani kopi hitam dan mungkin sebatang rokok legal yang dibeli dari hasil ilegal. Penegakan? Oh, itu barang mahal. Lebih mahal dari harga emas per gram.Warga pun sudah tak kaget. Mereka tahu, sistem lebih lihai dari pelaku. Karena dalam republik PETI ini, semua bisa diatur: dari dompeng, solar, sampai mulut para saksi. Dan ketika publik mulai bertanya, jawabannya selalu sama: “Masih dalam proses.MN terus menggali. Tapi bukan karena ia kebal, melainkan karena ia tahu satu rahasia: keberanian bisa dibeli, dan ketegasan bisa ditunda. Ia bukan penjahat super, ia hanya pengusaha yang tahu betul kapan hukum sedang sibuk selfie untuk citra.Kami menulis ini sebagai arsip masa depan. Jika kelak anak cucu bertanya, "Mengapa sungai kita keruh dan hutan kita botak?" maka jawablah dengan jujur: "Karena dulu hukum tidak datang, ia hanya mengamati dari kejauhan.Dan jika hukum terus memilih diam, jangan salahkan rakyat jika suatu hari mereka memutuskan untuk bersuara—bukan dengan kata, tapi dengan gemuruh dari perut bumi yang tak bisa lagi ditahan.Editor : Rahmad Maulana ...05 April 2025 EditedOn ? April 05, 2025 at ? 11:50
Saat Uang Bicara Hukum Bungkam Kisah Nyata Sang Cukong AbadiKalimantan Barat,DETIKREPUBLIK.COM – Ada pengusaha taat pajak, ada pula penguasa tanpa pajak. Nama HDK, bos rokok ilegal merek Kalbaco, kini jadi sorotan. Bukan hanya karena bisnisnya yang melanggar hukum, tetapi karena ia diduga mampu membungkam Bea Cukai dan Aparat Penegak Hukum (APH)! Sementara pengusaha kecil harus patuh aturan, HDK justru melenggang bebas, mengeruk untung dari rokok ilegal yang merugikan negara miliaran rupiah. Dari Singkawang hingga Bengkayang, rokok merek Kalbaco beredar seperti kacang goreng. Tanpa cukai, tanpa hambatan, tanpa rasa takut. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, rokok tanpa pita cukai adalah barang ilegal yang bisa dikenakan hukuman penjara 1 hingga 5 tahun, serta denda 2 hingga 10 kali lipat dari cukai yang tak dibayarkan. Tapi anehnya, bisnis HDK tetap aman. Kenapa? Karena uang bisa membuat hukum jadi buta. Gudang HDK di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, sudah jadi rahasia umum. Semua orang tahu, kecuali yang pura-pura tak tahu. Bea Cukai yang seharusnya menindak, malah diam seribu bahasa. Polisi yang punya kewenangan menangkap, malah seperti lupa tugasnya. Apakah mereka benar-benar tak berdaya, atau sudah terlalu nyaman dengan “uang tutup mulut. Lebih mengejutkan lagi, HDK bukan sekadar pemain pasar gelap. Ia disebut punya koneksi dengan pejabat tinggi. Sumber berinisial AGS, BY, dan UDN mengungkap bahwa HDK selalu hadir dalam acara sertijab (serah terima jabatan), sering muncul dalam acara resmi, dan dikenal sebagai “donatur dermawan”. Tapi pertanyaannya, dermawan untuk rakyat, atau sekadar menyuap agar bisnis haramnya tetap berjalan. Jika aparat bekerja dengan benar, HDK seharusnya sudah lama dijebloskan ke penjara! Tapi kenyataannya? Bisnisnya terus berkembang, seperti ada “malaikat pelindung” di belakangnya. Ini bukan sekadar kasus rokok ilegal, ini adalah bukti nyata bahwa hukum di Indonesia bisa tunduk pada uang. Bea Cukai dan aparat kini berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan bertindak sesuai hukum, atau memilih tetap diam demi kenyamanan dompet? Jika mereka tak berani melawan mafia seperti HDK, maka lebih baik mereka menanggalkan seragam dan mengakui bahwa mereka hanya boneka di tangan cukong besar. Presiden RI, Menteri Perdagangan, Kapolri, Panglima TNI, dan KPK harus turun tangan! Jika tidak, maka rakyat akan semakin yakin bahwa di negeri ini, hukum hanya berlaku bagi yang tak punya uang, sementara para cukong bisa membeli kebebasan sesuka hati. Indonesia tidak boleh dikuasai mafia! Jika hukum masih hidup, HDK dan kroninya harus ditindak. Jika tidak, jangan salahkan rakyat jika mereka mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan hukum. Editor : Rahmad Maulana ...05 April 2025 EditedOn ? April 05, 2025 at ? 00:20- Bandung, detikrepublik.com – Warga di Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kabupaten Bandung, resah dengan maraknya peredaran obat terlarang di wilayah mereka. Meski sudah sering menjadi perbincangan, aktivitas ini seolah dibiarkan tanpa tindakan tegas dari pihak kepolisian. 4 April 2025Beberapa warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa peredaran obat-obatan terlarang ini semakin terang-terangan dan melibatkan berbagai kalangan, termasuk remaja. "Kami khawatir generasi muda di lingkungan kami rusak akibat obat-obatan ini, tapi hingga kini belum ada tindakan nyata dari pihak berwenang," ujar salah satu warga.Masyarakat mempertanyakan peran dan ketegasan aparat kepolisian dalam menindak para pelaku. "Apakah harus menunggu korban berjatuhan lebih banyak? Kami butuh tindakan nyata, bukan sekadar janji," tambah warga lainnya.Besar harapan masyarakat agar pihak berwenang segera mengambil langkah serius untuk menertibkan peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Sukaraja. Mereka mendesak kepolisian untuk turun tangan dan memastikan wilayah mereka terbebas dari ancaman narkoba yang semakin merajalela.Why ...
- NGANJUK, detikrepublik.com – Komite dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Anom, Nganjuk diduga masih saja lakukan pungutan liar hingga mencapai jutaan rupiah terhadap siswanya.Menanggapi adanya keluhan dari beberapa masyarakat adanya informasi pungutan liar tersebut di SMA Negeri 1 Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk,awak media berusaha melakukan konfirmasi. Informasi adanya pungli diperoleh dari beberapa wali murid yang anaknya bersekolah tersebut. Namun, hingga pemberitaan kami tayangkanbelum bisa menghubungi Kepala Sekolah tersebut, guna untuk konfirmasi, agar pemberitaan kami berimbang.Setelah itu awak media juga mendatangi beberapa nara sumber dari wali murid agar bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan komite dan kepala sekolah tersebut.Seorang wali murid yang gak mau di sebutkan namanya di media, mengatakan, “Iya mas di sini memang ada pungutan, seperti uang gedung sebesar Rp 5 juta, SPP Rp 250 ribu, juga uang pakaian dan masih banyak pungutan yang lainnya seperti Dana BOS yabg di salah gunakan dan tidak tepat sasaran.Adapun pungutan tersebut melalui komite,” ungkapnya singkat, sambil menegaskan bahwa banyak wali murid yang keberatan tapi takut untuk mengatakan, karena khawatir dampaknya pada anak mereka.Apapun bentuknya Praktek pungli tersebut bertentangan dengan Peraturan Permendikbut No 75 tahun 2016, di situ di terangkan bahwasanya komite sekolah tidak di perbolehkan melakukan pungutan terhadap peserta didik atau wali muridnya.Pengamat hukum Aan Pujianto SH.MH. saat dimintai keterangan menegaskansemua para pelaku pungli di Indonesia dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).“Padahal pungutan di salah satu sekolah Negeri dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Larangan ini berlaku untuk semua sekolah Negeri, termasuk SMA Negeri 1 Tanjung Anom, dan setiap pungutan di sekolah negeri. Tidak boleh membebankan pungutan kepada peserta didik atau orang tua dari wali murid yang ekonominya menengah kebawah atau tidak mampu secara ekonomi. Karena memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan saja sangat susah,” jelas Aan Pujianto.Aan menambahkan, pihak sekolah tidak boleh mengaitkan pungutan tersebut dengan penerimaan siswa baru, atau penilaian akademik, dan kelulusan. Hal tersebut akan mengarah ke pungutan liar yang semata mata hanya untuk kesejahteraan komite dan kepala Sekolah yang sudah menjadi kebiasaan sebagai lahan bisnisnya.“Sedangkan Komite Sekolah yang sudah kong kalikong dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Anom dilarang melakukan pungutan Liar dalam bentuk apa pun dari siswa atau orang tua dari wali murid. Bila mana komite dan kepala sekolah SMA Negeri 1 tanjung Anom masih tetap saja melakukan pungli ( pungutan Liar) maka hal tersebut akan kami laporkan ke Polres Nganjuk Unit Tipikor, ” ucap Aan Pujianto SH.MH. (Bas-team). Bersambung....... ...
- DETIK REPUBLIK || MALAKA.Di tengah kabar yang menghebohkan, Desa Saenama kini menjadi pusat perhatian atas dugaan praktik nepotisme yang melibatkan Kepala Desa beserta keluarganya. Pelanggaran etika yang terungkap telah menimbulkan kecaman dan kekhawatiran di kalangan warga.Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menekankan prinsip tata pemerintahan desa yang transparan dan bebas dari korupsi serta nepotisme, keberadaan istri Kepala Desa dalam beberapa jabatan kunci telah mencetuskan kontroversi di Desa Saenama.Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa istri Kades Saenama diduga melakukan tumpang tindih peran sebagai Ketua PKK Desa, Bidan P3K, serta Operator Desa. Selain itu, anggota keluarga Kepala Desa juga disinyalir menjabat di beberapa posisi penting di desa tersebut."Praktik ini sungguh mengkhawatirkan. Seorang istri Kepala Desa yang memegang beberapa jabatan sekaligus jelas-jelas melanggar etika pemerintahan yang bersih dan transparan," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.Tidak hanya itu, berbagai pihak seperti tokoh masyarakat dan LSM turut mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap masalah ini. Mereka menekankan perlunya pihak berwenang segera mengambil langkah tegas untuk menyelidiki tuduhan nepotisme ini dan menindak jika terbukti ada pelanggaran.Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Saenama belum memberikan respons resmi terkait dugaan tersebut. Media juga kesulitan mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait termasuk pihak desa.Diharapkan, investigasi yang transparan dan akuntabel dapat segera dilakukan untuk mengungkap fakta sebenarnya dan menjaga keadilan serta kepercayaan publik. Warga Desa Saenama merasakan dampak negatif dari praktik nepotisme ini, merasa khawatir keadilan dan kualitas pelayanan publik terganggu oleh intervensi hubungan kekerabatan.Semua pihak berharap agar pelajaran berharga diambil dari kasus ini untuk menjaga prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pondasi utama dalam memastikan keberlanjutan pemerintahan yang bersih dari praktik KKN. (Marselinus K) ...03 April 2025 EditedOn ? April 03, 2025 at ? 18:54
- Cisurupan, DETIK REPUBLIK – Pemerintah secara resmi mengumumkan daftar penerima Dana Desa untuk tahun anggaran 2025 di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan layanan publik di tingkat desa. Garut 3 April 2025Berikut adalah daftar desa penerima Dana Desa beserta alokasi dana yang telah ditetapkan: Pemerintah berharap bahwa alokasi Dana Desa ini dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel oleh masing-masing pemerintah desa, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaannya. Dana ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di desa-desa Kecamatan Cisurupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Untuk informasi lebih lanjut mengenai rincian penggunaan Dana Desa di masing-masing desa, masyarakat dapat menghubungi pemerintah desa setempat atau kantor Kecamatan Cisurupan.Wahyudi ...
Cianjur, detikrepublik.com - Berdasarkan informasi masyarakat adanya kegiatan pelangsir BBM Jenis Pertalite yang sangat meresahkan di SPBU 34-432-13 kp suka mekar kec.Sukanagara kabupaten cianjur Jawa Barat sangat memprihatinkan setelah awak media menyaksikan langsung di lokasi tampak antrian panjang sampai keluar dari SPBU team awak media mencoba mengamati situasi SPBU kecurigaan team tertuju pada mobil avanza putih no pol F1446 WN setelah mengisi full langsung memutar kendaraantya ke posisi mengantri kembaliAwak media mencoba menghampiri dan ditemukan mobil avanza tersebut penuh jerigen dan selang pemilik mobil dan sekaligus driver seorang wanita paru baya meminta nanti ngobrol di depan saja pengakuan wanita driver mobil modifikasi tidak berkenan menyebutkan namanya " Abang saya juga wartawan bang di PWI cianjur" langsung di tlfn via video call whatsapp berbincang dengan salah satu wartawan yg meminta agar dibantu saja itu saudara saya adiknya ucapnya jummat 08/04/2025Masih lanjutya wanita driver avanza putih,"lagian kita sudah kordinasi polsek polres & polda bang biasalah lah bang klo gk mana bisa begini" Saat wartawan menunggu seorang pemuda memakai kaos hitam dan logo Ormas pemuda pancasila menghampiri sambil menelepon dan pembicaraan tlfn tersebut mengundang teman2nya tak berselang lama Satu persatu pemuda berdatangan salah satu nya memakai atribut HIPAKAD bernama asep garong mengaku suami dari pemilik avanza putih, situasi di SPBU semakin tidak kondusif dan akhirnya menghubungi kanit reskrim polsek Sukanagara di karenakan kanit posisi nya jauh akhirnya mencoba menghubungi kapolsek AKP Dedi kapolsek dan akhirnya team wartawan dapat keluar dari lokasi SPBU Saat awak media mencoba konfirmasi pengawas SPBU via pesan singkat whatsapp dan beberapa kali dihubungi pihak SPBU tidak merespon wartawan Mirisnya kejadian di SPBU sukaraja agar APH terkait harus menindak tegas bukan justru indikasi nya adanya pembiaran saat momen menjelang hari raya idul fitri banyaknya kendaraan arus mudik harus mengantri panjang istimasi satunya pun cukup lama dikarenakan para mafia tersebut mengisi drang full tangki tanpa menghiraukan para pemudik yg sedang mengantri Pihak SPBU seolah sudah berkerja sama dengan mafia BBM tersebut BPH migas harus mencabut ijin SPBU tersebut dikarenakan tidak mendistribusikan BBM jenis pertalite tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan korban kebakaran karena jerigen tidak aman untuk menampung BBM yg mempunyai kandungan oktan tinggi peraturan memakai barcode tidak membuat sulit para mafia BBM subsidi penugasan jenis pertalite, Sampai berita runing kedua dari Redaksi dan informasi yg akurarat belum ada tindakan dari pihak kepolisian setempat polsek polres cianjur dan polda jabar awak media akan mengkonfirmasi paminal dan propam polda jabar agar memanggil diduga oknum penerima siap dari para mafia BBM berjumlah 9 mobil dikawasan SPBU 34-432-13 SukanagaraJerat hukum bagi pelaku penimbun BBM yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), menurut Pasal 40 angka 8 UU No. 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001.Redaksi ...- DETIK REPUBLIK || MALAKA.Desa Saenama, yang terletak di Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), tengah dihebohkan oleh kontroversi pemecatan 14 perangkat desa tanpa alasan yang jelas. Keputusan tiba-tiba yang diambil oleh Kepala Desa Saenama, Petrus Seran, telah menimbulkan keraguan dan pertanyaan di kalangan masyarakat setempat. Para perangkat desa yang menjadi korban pemecatan ini mengungkapkan ketidakadilan yang mereka alami kepada media pada hari Minggu, 30 Maret 2025.Menurut Sekretaris Desa Saenama, Saderach Seran, tindakan pemecatan yang dilakukan oleh kepala desa diduga melanggar aturan yang diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Peraturan tersebut mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan jelas, termasuk kewajiban untuk berkonsultasi dengan camat sebelum melakukan pemecatan. Saderach Seran menegaskan bahwa para perangkat desa sebelumnya tidak pernah mendapat peringatan atau pemberitahuan terkait kinerja mereka. Mereka secara tiba-tiba dipecat tanpa kesempatan untuk membela diri atau memperbaiki kinerja mereka sebagaimana mestinya.Kisah yang lebih menyedihkan lagi adalah larangan bagi para perangkat desa yang dipecat untuk memasuki kantor desa atau bahkan rumah kepala desa. Sikap dingin dan tidak manusiawi ini semakin menunjukkan ketidakadilan yang dirasakan oleh para perangkat desa Saenama.Salah satu hal yang menarik perhatian adalah pengangkatan Ketua BPD yang melanggar prosedur yang diatur. Penunjukan yang tidak transparan dan melibatkan prosedur yang tidak benar semakin menambah kerumitan dalam kasus ini. Masyarakat pun menjadi resah dan mempertanyakan keberpihakan pemerintah desa terhadap keadilan dan kesetaraan.Meskipun alasan pemecatan yang disampaikan oleh Kepala Desa Petrus Seran adalah absensi para perangkat desa, namun hal ini dibantah keras oleh pihak yang bersangkutan. Mereka menegaskan bahwa selalu memenuhi kewajiban hadir di kantor desa dan bahkan beberapa di antara mereka ditugaskan untuk menjaga kantor ketika kepala desa absen.Dengan langkah gigih, para perangkat desa yang terkena pemecatan berencana untuk melaporkan kasus ini kepada DPRD dan Bupati Malaka guna mendapatkan kejelasan dan keadilan yang mereka harapkan. Mereka bertekad untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang dirampas secara sepihak oleh kepala desa Saenama.Melalui kasus ini, diharapkan adanya pencerahan dan teguran bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa untuk tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan serta prosedur hukum yang telah ditetapkan. Semoga kasus ini dapat diselesaikan dengan bijaksana dan memberikan pembelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat. (MARSELINUS K) ...31 Maret 2025 EditedOn ? Maret 31, 2025 at ? 16:56
- Cilacap, 29 Maret 2025Ketua Iwoi Jateng (Ikatan Wartawan Online Indonesia) Pak Teguh, bersama dengan beberapa rekan wartawan bersama dengan Johanes Krisnantoro dari lembaga KANNI (Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia), mengunjungi keluarga salah satu wartawan Tribuncakranews yang ditahan atas dugaan pemerasan di Cilacap berinisial ZF. Sesampai di rumah ZF, rombongan di sambut dengan baik keluarga ZF. Istri ZF menyatakan bahwa selama ini tidak ada tindakan apa apa dari pimpinan Redaksi ataupun dari rekan wartawan lainnya tempat ZF bernaung. istri ZR sampai terharu, ungkapnya bahagia bahwa rekan² wartawan ternyata masih ada yang peduli terkait nasib sesama rekan seprofesi. Johanes Krisnantoro karena merasa peduli, akhirnya menawarkan diri untuk pihak Keluarga untuk memberikan kuasa pendampingan kepada dirinya. Ungkap Johanes Krisnantoro akan mengajukan penangguhan penahanan kepada Ka. polres, dikarenakan selain sebagai tulang punggung keluarga, ZF juga bukan seorang residivis. Sempat anak-anak ZF menyatakan jika ayahnya harus menjalani hukuman, mereka akan berhenti bersekolah dan akan membantu ibunya untuk bekerja mencari uang. Johanes Krisnantoro berharap kepada Bapak Kapolres untuk dapat mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang di ajukan kuasa hukum pihak keluarga.Sedangkan untuk wartawan berinisial ZG team juga mengupayakan untuk bersilaturahmi menyampaikan dukungan solidaritas kami kepada keluarga. Karena istri wartawan ZG berada luar negeri untuk bekerja sebagai TKI jadi kami belum bisa bertemu dan kami hanya bisa menyampaikan kepada ibu mertuanya wartawan ZG dan beliau menyampaikan terimakasihnya.Semoga upaya kita di bulan Ramadhan bulan yang suci ini mendapatkan ridho dari Allah YME agar bisa sedikit meringankan beban dan kesedihan mereka bahwa masih ada rekan rekan dari persatuan Wartawan yang peduli secara ayah mereka di stopress secara sepihak oleh pimpred tribuncakranews yang menimbulkan kontroversi demi untuk kepentingan yang bagi umum tidak jelas apa maksudnya.Karena tidak sesuai dengan Pancasila sila ke 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab(Team) ...
- TASIK, DETIKREPUBLIK.COM - Sudiat, warga Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, yang juga merupakan anggota dari media Indikasi Hukum, mempertanyakan keberadaan satu unit kendaraan merek Toyota Terios dengan nomor polisi T 1392 LG. Kendaraan tersebut disewakan kepada Kartiman alias Iman, warga Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta.Berdasarkan keterangan Sudiat, kendaraan itu disewakan kepada Kartiman pada awal Januari 2025 dengan perjanjian sewa pinjam selama satu minggu. Namun, hingga akhir Maret 2025 atau hampir tiga bulan kemudian, kendaraan tersebut belum juga dikembalikan.Sudiat mengadukan permasalahan ini kepada redaksi media Indikasi Hukum, Minggu (30/03/2025) dan menjelaskan kronologi kejadian. Ia menyebut bahwa kendaraan tersebut diantarkannya langsung ke Kartiman di sebuah pom bensin di daerah Kopo. Namun, hingga kini kendaraan tersebut belum dikembalikan.Karena sudah terlalu lama, Sudiat menduga bahwa kendaraan tersebut telah digelapkan oleh Kartiman. Dugaan ini semakin kuat setelah ia mendapat informasi bahwa kendaraan tersebut telah dipindahtangankan kepada orang lain. Upaya komunikasi dengan Kartiman melalui WhatsApp kerap kali menemui jalan buntu, dengan berbagai alasan yang sulit dipahami. Bahkan, saat diminta untuk bertemu langsung, Kartiman selalu menghindar.Atas kejadian ini, Sudiat berencana melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib. Ia juga memohon kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan Kartiman alias Iman atau kendaraan Toyota Terios dengan nomor polisi T 1392 LG untuk segera melapor kepada pihak berwenang setempat atau menghubungi Sudiat di nomor 0813-1565-7375.Hingga berita ini diterbitkan, Kartiman masih belum bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi.WHy ...
- Detik Republik. IdPontianakAnggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat 1 dari Fraksi Partai Gerindra, H. Yuliansyah, S.E menggelar kegiatan reses di kediaman Ahmad Sarbaini Jalan Kesehatan, Kota Pontianak, Sabtu (29/03/2025).Kegiatan tersebut dihadiri oleh ratusan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan infrasktruktur yang diperlukan disekitar wilayah mereka.Yuliansyah menyampaikan bahwa di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Seperti lampu penerangan jalan, peningkatan kapasitas jalan, pembangunan sekolah, dan lain-lain."Saya menyampaikan bahwa dibawah pemerintahan presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan infrastruktur tetap berjalan dan dikhususkan untuk yang berdampak langsung dengan kehidupan masyarakat," ungkap Yuliansyah.Yuliansyah juga mencatat sejumlah aspirasi yang disampaikan dan juga membagikan sejumlah paket sembako dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri."Semua aspirasi sudah saya catat dan segera akan kita dorong di pemerintah pusat," tutup Yuliansyah. ...
- WartaGlobalBali. IdSetelah Mengalami kecemasan dan belum ada titik temu, pasalnya sampai hari ini titik terang terkait ganti rugi dan alokasi mereka belum ada kepastian dari pihak penerima alokasi yaitu PT.Citra tritunas Prakasa di tambah lagi ketakutan yang di rasakan oleh masyarakat adanya' oknum preman yang sering datang tiba-tiba menakuti masyarakat yang patut diduga dipimpin oleh oknum anggota TNI aktif.Salah seorang masyarakat Yopi saat di hubungi awak media (27/3/2025)"hari ini ada udangan dari Pemko Batam tim terpadu yang di pimpin oleh kasat pol PP iman tohari sosilaisai menjelaskan kesanggupan dari PT citra tritunas Prakasa belum ada pastian relokasi soal masalah kavling yang jelas.Dan hanya menyapaikan kesanggupan PT dengen nominal yang tak sesuai hanya 3 sampai 9 jta per nomor rumahMiris dengen angka seperti itu apakah warga bisa membangun rumah.Kami juga warga Indonesia kami harap pihak pemerintah dan penerima alokasi lahan dapat manusiakan kami dengen layaknya manusia.Selamat ini kami sudah tertekan dengan adanya preman di turunkan ke lokasi kami bahkan ada masyarakat kami menerima penganiayaan ada yang buat laporan polisi bahkan kasus tak ada kejelasan hukum di tangani Polsek Nongsa ada yang di aniaya tapi tak melaporkan maka itu kami mengundang ketua wawasan hukum Nusantara DPD Batam untuk mendengarkan keluh masyarakat yang butuh bantuan hukum yang mana organisasi ini di tingkat DPP nya memang orang ahli hukum kami masyarakat berharap agar kami di dampingi oleh WHN. Tutup nya Ketua umum wawasan hukum Nusantara capt.ARQAM BAKRI,SE.,M.MAR.,MBA melalui ketua DPD wawasan Hukum Nusantara kota Batam Metio sandi saat di hubungi awak media(28/03/2025)" Kami tentu terimakasih atas kepercayaan masyarakat terhadap organisasi kami untuk mendampingi terkait Maslah ganti rugi warga RT 02,03,04 RW 09 kelurahan batu besar kecamatan Nongsa sebanyak 46 nomor yang belum di ganti rugi oleh pihak PT citra tritunas Prakasa." Tentu pihak yang di kasih alokasi lahan oleh BP Batam yaitu PT citra tritunas Prakasa sudah melangar surat pernyataan yang di tanda tangani Beliau syarat BP Batam memerikan alokasi petikan pernyataan siap Menganti rugi jika di alokasi terdapat rumah liar (Ruli) atau kebun milik masyarakat bersedia menyelesaikan warga terdampak Tampa melibatkan BP Batam dan tidak menimbulkan gejolak sosial.Tapi nyata semua pertanyaan itu di langar tentu nya pihak BP Batam harus penggil yang dapat alokasi lahan yaitu pihak PT citra tritunas Prakasa karena tidak sesuai dengan pernyataan mereka sudah menimbulkan gejolak di masyarakat bahkan pihak penerima alokasi malah mengunakan cara cara yang kami anggap tak wajar seperti menurunkan oknum premanisme di pimpinan oleh oknum anggota TNI aktif tanjung yang popular nama nya." Di tambah lagi warga yang bertahan itu ada jadi korban penganiyaan seorang ibu rumah tangga ini kan sudah tak wajar dan melanggar HAM dan kasus tersebut di laporkan di Polsek Nongsa tapi tak terduga pelaku masih belum di amankan pihak kepolisian lucu lagi pihak Polsek nongsa harus memasukkan pasal kekerasan rumah tangga karena korban nya seorang wanita tidak di masukan pasalnya aneh lagi malah awal pasal yang di sangkakan 351 bisa berubah dengan pasal 352 karena ini kami akan dampingi masyarakat dan saya sudah kordinasi dengan ketua umum wawasan hukum Nusantara agar kasus ini jadi atensi dari atas dan jika di butuhkan guru guru besar dana Professor hukum yang tergabung di DPP whn bisa di hadirkan jika di butuhkan nanti nya.Kami juga akan kirim surat ke komisi VI dan komisi 3 DPR, RI,Mabes polri mabes TNI dan ke Komnasham biar masyarakat dapat keadilan tutup nya."WHN akan menyampaikan surat langsung ke Presiden, kementrian dan komisi terkait apabila kasus ini tidak terselesaikan dengan baik" ujar Arqam. ...
- detikrepublik.Com | Cianjur - Tampak kegiatan terang-terangan mafia BBM jenis pertalite di SPBU 34-432-13 bermacam macam jenis armada mobil roda 4 Avanza zebra expas minibus APV dll bulak balik keluar masuk SPBU mengetahui adanya kecurigaan awak media mencoba mendatangi polsek Sukanagara untuk menginformasikan adanya dugaan mafia BBM di tengah padat arus mudik Kapolsek Sukanagara AKP Dedi menjelaskan bahwa kegiatan di SPBU tersebut pihak polsek tidak mengetahui"saat ini anggota sedang di luar semua nanti akan kami cek di lapangan coba kirim foto-foto mobil yang bulak bulik mengisi di SPBU"ucapnya kepada wartawan, Pada Hari Jum'at 28/Maret/2025. sambil menunggu jajaran anggota polsek awak media mencoba mendatangi SPBU berjarak kurang lebih 400 meter dari polsek Sukanagara dan menghampiri salah satu mobil avanza berwarna putih no polisiF 1446 WN yang di kemudikan seorang wanita yang tidak berkenan menyebutkan namanya memakai baju organisasi HIPAKAD (Himpunan putra putri angkatan Darat) dan diketahui wanita tersebut istri dari Pak Asep Garong anggota HIPAKAD Sukanagara mereka pun segera memanggil semua ormas yang ada di lokasi SPBU tersebut untuk mengintimidasi dan mengintervensikan seluruh jajaran Awak Media Jurnalistik Wartawan yang sedang bertugas peliputan di wilayah Sukanegara Cianjur Jawa Barat. Demi mendapatkan dokumentasi dan keterangan yang akurat awak media mengkonfirmasi serta mewawancarai terkait kegiatan modifikasi mobil pribadi Toyota Avanza dengan menggunakan Derigen dilamnya, dan memakai barcode lebih dari 20, ini merupakan tindak pidana penyalahgunaan BBM Bersubsidi Jenis Pertalite yang tidak pada peruntukannya tersebut kepada salah satu pemilik mobil avanza putih yang didalam mobil penuh dengan jerigen supir tersebut seorang wanita berseragam Ormas HIPAKAT, serta wanita tersebut mencoba menghubungi seseorang melalui vidio caal serta via telpon whatsapp sedang berbincang dengan seseorang yang mengaku dari PWI tidak berselang lama lokasi SPBU 34-432-13 di desa suka mekar kec.Sukanagara Kabupaten Cianjur Jawa Barat di penuhi dari Ormas PP dan HIPAKAD mencoba mengintimidasi dan mencoba mengintervensi para Awak Media Jurnalistik Wartawan yang meliputi kegiatan Ilegal tersebut,Salah satu anggota Ormas kepada Awak Media Jurnalistik Wartawan, agar foto - foto dan vidio kegiatan Ilegal agar di hapus dari Handphone para wartawan tampak salah satunya membawa sajam diselipkan di pinggang dikarenakan situasi tidak kondusif salah satu awak media menghubungi Bapak Kapolsek Sukanagara agar mengamankan situasi yang semakin lama semakin panas, dan banyak ormas yang berdatangan di lokasi tersebut. Wanita supir dari kendaraan roda 4 mobil avanza putih pelangsir BBM menyebutkan bahwa sudah kordinasi polsek, polres bahkan polda mendapatkan informasi tersebut awak media mencoba konfirmasi kapolsek AKP Dedi tidak mengetahui pelaku usaha ilegal tersebut kordinasi ke siapa saya didak mengetahui ucap Pak Kapolsek Sukanegara kepada awak media yang bertugas di lokasi tersebut. Awak media mencoba mengkonfirmasi pengawas SPBU bernama, Beni via pesan singkat whatsapp namun tidak menjawab pertanyaan wartawan alias bungkam tidak memberikan statement apapun kepada Awak MediaSehingga berita ini di turunkan para Awak Media Jurnalistik Wartawan, akan segera melakukan pelaporan terhadap bisnis Ilegal yang merugikan rakyat masyarakat, serta negara dan pemerintah, ini menjadi bahan atensi kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Mabes Polri, Kapolda Jawa Barat,BPH Migas, agar secepatnya para mafia pelaku bisnis Ilegal BBM Bersubsidi Jenis Pertalite yang Ilegal itu bisa di Berantas, dan segera SPBU 34-432-13 segera di tindak lanjuti dan segera di Blokir karena sudah melakukan pelanggaran UU Migas. Reporter : Redaksi ...
- Jakarta Barat, detikrepublik.com – Toko Obat-obatan keras jenis Hexymer, Tramadol dan Daftar G lainnya kembali diperjual-belikan secara bebas di toko yang berkedok sebagai toko kosmetik di Jl. Semanan Raya No.34, Rt.10/rw.8, Semanan, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11850,pada hari Kamis tanggal 20/03/2025 19:00Saat awak media mendatangi toko kosmetik tersebut, banyaknya pembeli keluar masuk dari kalangan remaja hingga orang tua, saat tim kami menanyakan informasi pemilik toko,Info yang kami terima pemiliknya bernama HAMSAH, Dan Korlap nya bernama RAJAB.ujar penjaga toko di lokasiDaftar obat golongan G ini dijual secara bebas di toko tersebut dengan berkedok toko kosmetik, Adanya kegiatan penjual obat golongan G secara bebas dan tidak berijin di lokasi tersebut tentu"ujarnyaWHY ...
- Detik Republik.com - Tangerang, Banten - Jumat, 28 Maret 2025 – Selebgram sekaligus Miss Europe Continental Indonesia 2025, Ena Marlena, M.M., menunjukkan kepeduliannya terhadap Rafli Ramadhan, seorang remaja yang menjadi korban penganiayaan dan mengalami luka serius akibat tertembak di mata. Peristiwa tragis yang menimpa Rafli ini sempat ramai diperbincangkan di berbagai media, hingga akhirnya menarik perhatian Ena Marlena.Tersentuh oleh kondisi Rafli setelah membaca pemberitaan mengenai kasusnya, Ena Marlena berupaya mencari cara untuk menghubungi keluarga korban. Pada Rabu, 26 Maret 2025, ia menghubungi sahabatnya yang juga seorang jurnalis sekaligus Ketua Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) DPC Kota Tangerang, Muhammad Aqil Bahri, S.H., untuk membantunya bertemu langsung dengan Rafli.Tak berselang lama, upaya tersebut membuahkan hasil. Ena Marlena menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke rumah Rafli yang beralamat di Desa Rawa Burung, Kecamatan Kosambi, Tangerang, RT 03/RW 06. pada hari Kamis, 27 Maret 2025 malam. Kedatangannya disambut hangat oleh keluarga korban, yang merasa terharu dengan perhatian yang diberikan.Dalam pertemuan itu, Ena Marlena berbincang dengan keluarga Rafli dan menyampaikan rasa prihatinnya atas kondisi korban."Saat pertama kali melihat adik Rafli, hati saya begitu tersentuh. Keadaannya sangat memprihatinkan, apalagi dengan kondisi tunarungu yang sudah dialaminya, kini ia juga harus kehilangan penglihatannya akibat insiden penembakan ini. Saya berharap pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus ini dan menangkap pelaku utama agar keadilan bagi Rafli bisa ditegakkan. Saya juga berdoa agar Rafli segera mendapatkan pemulihan yang terbaik," ujar Ena Marlena di hadapan awak media, kuasa hukum korban, serta keluarga.Selain memberikan dukungan moral, Ena Marlena juga menyerahkan bantuan berupa hampers pakaian untuk Lebaran, parcel, serta donasi kepada Rafli dan keluarganya sebagai bentuk kepedulian.Sementara itu, Muksin, ayah dari Rafli, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian kepada anaknya."Kami sangat berterima kasih kepada kuasa hukum yang telah mendampingi dalam proses hukum di Polres Metro Tangerang Kota. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para relawan, terutama kepada Ibu Ena Marlena dan rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu untuk datang, memberikan perhatian, bantuan, serta dukungan moral kepada anak saya. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi, yang jelas saya hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan kalian semua," ungkap Muksin dengan penuh haru.Kunjungan Ena Marlena, M.M ini menjadi bukti nyata bahwa kepedulian terhadap sesama masih sangat kuat di tengah masyarakat. Kehadirannya diharapkan bisa semakin menyuarakan keadilan bagi Rafli Ramadhan dan mendorong aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus ini dengan transparan dan adil. ...28 Maret 2025 EditedOn ? Maret 28, 2025 at ? 01:16
Rumah Dinas Bupati Sekadau Simbol Kemewahan yang MubazirSEKADAU,DETIKREPUBLIK.COM – Rumah dinas Bupati Sekadau yang dibangun menggunakan dana APBD Kabupaten Sekadau kembali menjadi sorotan. Pasalnya, sejak dibangun hingga kini, rumah dinas tersebut tidak pernah benar-benar ditempati oleh bupati. Ironisnya, setiap tahun anggaran perawatan tetap dialokasikan tanpa kejelasan.Ketua Umum Ormas Saber, Agustinus S.Pd, menegaskan bahwa keberadaan rumah dinas yang tidak ditempati ini berpotensi menjadi pemborosan keuangan daerah. Sejak dua periode pemerintahan, bangunan tersebut hanya menjadi simbol kosong yang justru terus menyedot anggaran daerah. Agustinus pun mempertanyakan transparansi dalam pengelolaan dana pemeliharaan rumah dinas tersebut."Lebih dari 10 tahun rumah dinas ini dibiarkan kosong, tapi anehnya setiap tahun tetap dianggarkan biaya perawatan. Dari 2022 hingga 2024, dana terus dialokasikan tanpa informasi jelas mengenai besaran dan penggunaannya. Ini pemborosan uang rakyat!" ujar Agustinus dengan tegas.Saat dikonfirmasi, Nurhadi, Kepala Bidang Aset Pemda Sekadau, membenarkan bahwa rumah dinas tersebut merupakan aset pemerintah. Namun, ia membantah jika dikatakan tidak pernah digunakan. "Memang tidak ditempati secara permanen, tapi tetap dipakai untuk acara dan kegiatan tertentu," jelasnya. Senada dengan itu, Rusdi, Kabag Umum Pemda Sekadau, menjelaskan bahwa anggaran perawatan rumah dinas memang ada dan dikelola oleh Dinas PUPR. Menurutnya, sejak 2022 hingga 2024, rumah tersebut tetap mendapat alokasi dana untuk perawatan. Namun, ketika ditanya besaran anggarannya, Rusdi tidak memberikan jawaban pasti.Persoalan semakin menarik ketika publik mempertanyakan efektivitas anggaran tersebut. Jika rumah dinas hanya sesekali digunakan untuk pertemuan atau acara, mengapa setiap tahun tetap mendapat anggaran perawatan rutin? Dan lebih penting lagi, berapa sebenarnya anggaran yang telah dihabiskan selama ini. Untuk mendapatkan jawaban, tim media mencoba menghubungi Bupati Sekadau, Aron, SH. Namun, hingga berita ini diterbitkan, bupati tidak merespons panggilan maupun pesan yang dikirimkan. Sikap bungkam ini justru semakin menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat.Dengan kondisi ini, publik menuntut transparansi penuh dari pemerintah daerah. Apakah ini hanya kelalaian pengelolaan aset, atau ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi? Jika benar ada dugaan pemborosan, maka aparat terkait harus segera turun tangan untuk mengaudit dan mengungkap kebenaran yang sesungguhnya.Sumber : A. TEditor : Rahmad Maulana ...27 Maret 2025 EditedOn ? Maret 27, 2025 at ? 17:36- Nganjuk, detikrepublik.com– Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kertosono, Nganjuk masih saja lakukan pungutan hingga mencapai jutaan rupiah ke siswanya atau wali murid, Menanggapi adanya keluhan dari masyarakat terkait adanya pungutan tersebut lantas awak media dan LSM melakukan konfirmasi serta klarifikasi dengan kepala sekolah,.Adapun Kedatangan awak media dan LSM di terima baik oleh Kepala Sekolah SMKN Negeri 1 Kertosono, Nganjuk, "ketika di konfirmasi awak media bahwa kepala sekolah mengakui, adanya pungutan liar,Baik bayar SPP, "uang seragam,bahkan uang gedung juga di suruh bayar sama pihak sekolah,Setelah di jelaskan maskud dan tujuan kedatangan kami di sekolah tersebut lantas kepala sekolah mengatakan “Iya mas di sini memang ada pungutan akan tetapi itu melalui komite.” Ungkapnya singkat. Dari kepala sekolah SMKN 1 Kertosono.kabupaten Nganjuk..,saat di konformasi awak Media secara jelas menyampaikan dan tidak ada rasa iba dan tidak ada rasa takut dan merasa dirinya kebal Hukum.Sedangkan menurut Peraturan Permendikbut no 75 tahun 2016 di situ di terangkan bahwasanya komite sekolah tidak di perbolehkan melakukan pungutan terhadap peserta didik atau wali muridnya.Menurut pengamat hukum, "AAN SH.MH.menegaskan ketika dimintak,i keterangan awak Media, "menyampaikanSemua para Pelaku pungli di Indonesia dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Padahal Pungutan di salah satu sekolah Negeri dilarang "berdasarkan peraturan perundang-undangan. Larangan ini berlaku untuk semua sekolah Negeri, termasuk SMKN 1 kertosono.Setiap pungutan di sekolah negeriTidak boleh membebankan pungutan kepada peserta didek atau orang tua dari wali murid yang ekonominya menengah kebawah,tidak mampu secara ekonomi," karena kebutuhan sehari- hari untuk makan saja sangat susah.Makannya tidak boleh mengaitkan pungutan tersebut dengan penerimaan siswa baru, penilaian akademik, atau kelulusan,akan mengarah ke pungutan hanya untuk kesejahteraan komite dan kepala Sekolah yang sudah menjadi kebiasaan,sebagai lahan bisnis nya.Sedangkan Komite sekolah yang sudah kong kalikong dengan kepala sekolah SMKN 1 kertosono dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa pun dari siswa atau orang tua dari wali muridBila mana komite juga kepala sekolah SMKN 1 kertosono masih tetap saja melakukan pungli( pungutan Liar) maka hal tersebut akan kami laporkan ke APH( Aparat Penegak Hukum).setempat polres nganjuk,ucap salah satu pengamat hukum AAN Pujianto SH.MH. ketika dimintak i keterangan sama awak Media.(Bas-team).. Bersambung ...
- Halsel, DETIKREPIBLIK.com – Kepala Sekolah SMA Nuha Tawa, Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan"BPK Ahas Tenga" mengucapkan selamat merayakan ulang tahun ke-92 kepada Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM), yang jatuh pada hari ini, 27 Maret 2025. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa AMGPM sebagai angkatan muda dan tulang punggung gereja memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan pelayanan sesuai pedoman organisasi. "Sebagai pemuda-pemudi AMGPM, kita harus bekerja sesuai dengan moto kita, yaitu garam dunia dan terang dunia. Artinya, kita harus mampu menjadi teladan dalam pelayanan, menerapkan firman Allah, serta menjaga dan merawat kebersamaan untuk memperkuat iman dan kepercayaan kita," ujarnya. Beliau juga berharap agar di usia ke-92 tahun ini, seluruh anggota AMGPM semakin berkomitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah ditetapkan. "Semoga dengan bertambahnya usia AMGPM, kita semua semakin teguh dalam pelayanan dan mampu menjadi generasi muda yang berperan aktif dalam gereja dan masyarakat," tutupnya. Selamat ulang tahun ke-92 AMGPM! Teruslah menjadi garam dan terang dunia.Reporter : Chan* ...AGAMA / Haedline / organisasi AMGM / ucapan selamat kepsek SMA Nuha Tawa 27 Maret 2025 EditedOn ? Maret 27, 2025 at ? 14:53
- Halsel, DETIKREPUBLIK.com – mantan Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Aipda Ridwan Ismail, personel Bidhumas Polres. Almarhum wafat pada pagi hari ini pukul 09.00 WIT RSUD Ternate, setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat sakit yang dideritanya.Rabu,26/03/2025Kepergian Aipda Ridwan Ismail membawa kesedihan bagi keluarga, rekan-rekan sejawat, serta masyarakat yang mengenalnya. Dalam pernyataan resmi, PPS Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah mengenang dedikasi almarhum dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Salah satu momen yang diingat adalah saat beliau bertugas sebagai pengamanan (PAM) dalam Pemilihan Pilkada 2024 di Desa Bibinoi.“Atas nama Mantan PPS Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah, kami turut berduka cita atas berpulangnya Aipda Ridwan Ismail. Semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan,” ujar perwakilan PPS Mereka juga mengenang kebaikan almarhum selama bertugas dan berharap agar keluarga yang ditinggalkan, khususnya istri dan anak-anaknya, diberikan kesabaran serta keikhlasan menghadapi cobaan ini.Kepergian Aipda Ridwan Ismail meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang yang mengenalnya, dan doa terus mengalir agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya.Reporter : Chan* ...Haedline / Kepolisian / mantan PPS Desa Bibinoi turut berdukacita / Sosial 26 Maret 2025 EditedOn ? Maret 26, 2025 at ? 20:44
Hal-Sel, DetikRepublik.Com – PT Intim Kara akhirnya buka suara terkait aksi unjuk rasa ratusan warga Desa Tawa, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Senin (24/03). Perusahaan menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran kesepakatan, dan perekrutan tenaga kerja dilakukan sesuai kebutuhan proyek. Demonstrasi yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIT ini dipimpin oleh Ketua Pemuda Desa Tawa, Armiles Karim, yang menuntut agar perusahaan mengutamakan pekerja lokal sesuai perjanjian awal. Selain itu, warga juga mempersoalkan keterlambatan pembayaran gaji yang dialami beberapa pekerja selama tiga bulan terakhir. Suasana sempat memanas saat massa mencoba menerobos gerbang utama PT Intim Kara, namun aparat kepolisian berhasil meredam situasi. PT Intim Kara: Pekerja Lokal Tetap Diprioritaskan Menanggapi tuntutan warga, Project Manager PT Intim Kara, Yadi, menegaskan bahwa perusahaan tetap mengutamakan tenaga kerja lokal, namun dalam kondisi tertentu juga membutuhkan tenaga ahli dari luar. "Kami tidak mengesampingkan pekerja lokal. Namun, ada bagian pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus agar proyek dapat diselesaikan sesuai target," ujar Yadi saat menemui perwakilan warga. Ia juga menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada perekrutan baru yang dilakukan. Jika nanti ada kebutuhan tenaga kerja tambahan, PT Intim Kara tetap akan mengutamakan masyarakat sekitar. Soal Keterlambatan Gaji: Perusahaan Akan Evaluasi Mengenai keterlambatan pembayaran gaji, Yadi mengakui bahwa memang ada kendala administratif yang menyebabkan pembayaran terhambat. Namun, ia memastikan bahwa perusahaan akan segera menyelesaikan permasalahan ini. "Kami memahami kesulitan yang dialami para pekerja. Oleh karena itu, kami akan melakukan evaluasi internal agar kejadian seperti ini tidak terulang," tegasnya. Ia juga mengimbau agar segala bentuk aspirasi dan permintaan warga disampaikan melalui jalur resmi, seperti koordinasi dengan kepala desa atau perwakilan masyarakat, sehingga bisa ditindaklanjuti secara lebih efektif. Aksi Berakhir, Warga Tunggu Realisasi Janji Perusahaan Meskipun pihak PT Intim Kara telah memberikan penjelasan, warga menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ini. Mereka menuntut perusahaan untuk segera merealisasikan janji perekrutan tenaga kerja lokal dan menyelesaikan pembayaran gaji yang tertunda. Demonstrasi akhirnya berakhir sekitar pukul 14.00 WIT setelah pihak kepolisian mengimbau massa untuk membubarkan diri. Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lebih lanjut terkait langkah konkret yang akan diambil oleh perusahaan maupun respons lanjutan dari warga. Redaksi Hal-Sel ...Detik Republik / Gaji / Klarifikasi / PT Intim Kara / TENAGA KERJA 26 Maret 2025 EditedOn ? Maret 26, 2025 at ? 04:23- Nganjuk detikrepublik.com /25/3/2025Perjudian Sabung ayam Terselubung di Desa Garas Kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur jelas secara langsung melanggar Undang Undang serta Tindak pidana perjudian.Pelaku perjudian sabung judi dan dadu kopyok,sudah jelas melanggar pasal 303 KUHP ,Hasil investigasi awak media zonasatunews, menemukan kebebasan lapak perjudian sabung ayam serta dadu kopyok pemilik kalangan Endro nerasa diri kebal hukum, "yang terletak di tengah pemukiman warga, desa garas kecamatan Bagor seperti sudah terkondisikan semuanya dan tidak tersentuh oleh aparat penegak Hukum Polres Nganjuk.Arena judi sabung ayam dan dadu kopyok ini sudah berjalan hampir dua bulan, terlihat dalam lokasi perjudian sudah tersusun walau tidak permanen bangunannya, tetapi semua pengunjung perjudian sudah di buatkan tempat tempat khusus dan di lengkapi para pedagang selayaknya pasar Judi.Awak media mencoba menelusuri ke beberapa narasumber yang tidak mau di sebutkan namanya mengungkapkan, bener mas itu perjudian sabung ayam, yaa ,mau gimana lagi karena saya ini orang bodoh tidak tahu apa- apa tandas warga disekitar Arena perjudian.Kami menilai Aparatur Penegak Hukum diduga ada konsorsium antara lapak perjudian dengan APH setempat karena bebasnya arena Judi sabung ayam dan dadu kopyok di daerah nganjuk di Wilayah Hukum Polres Nganjuk APH terkesan tutup mata l tutup Mata. BaBas-tea ...
- Malang Detik Republik. Id Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Pendma) Kementerian Agama Kota Malang, Bapak H. Abdul Mughni, S.Ag., M.Pd., memberikan apresiasi yang tinggi terhadap MA Al-Irtiqo sebagai lembaga pendidikan yang telah menunjukkan perkembangan pesat meskipun tergolong baru. Hal ini disampaikannya dalam acara bertajuk ‘Ramadan Ceria Hari Raya Bahagia’ yang diselenggarakan oleh Panti Asuhan Al Munjin di bawah naungan Yayasan Ariosan pada Kamis, 20 Maret 2025 (bertepatan dengan 20 Ramadan 1446 H).Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa MA Al-Irtiqo telah menunjukkan kesiapan yang baik dalam menjamin pendidikan karakter, terutama bagi siswa yatim. “MA Al-Irtiqo memiliki kesiapan yang baik dalam menjamin pendidikan karakter, khususnya bagi siswa yatim. Keberadaan madrasah unggulan ini di Kota Malang menjadi bukti nyata bahwa pendidikan berbasis nilai-nilai moral dan agama dapat berjalan selaras dengan penguatan akademik,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya integrasi antara pendidikan karakter dan akademik dalam sistem pendidikan modern, terutama dalam lingkungan berbasis nilai-nilai Islam.Selain itu, beliau juga menyoroti pentingnya Kurikulum Cinta yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kurikulum ini menekankan lima aspek utama, yaitu cinta kepada Allah, Rasul, sesama manusia, negara, dan alam. Menurutnya, MA Al-Irtiqo telah menjadi salah satu lembaga pendidikan yang berhasil mengimplementasikan kurikulum ini dengan baik melalui pendekatan pendidikan yang berorientasi pada karakter dan kepedulian sosial. “MA Al-Irtiqo bukan hanya memberikan pendidikan akademik yang berkualitas, tetapi juga membentuk karakter siswa yang berakhlakul karimah sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam Kurikulum Cinta,” tambahnya.Keberadaan Kurikulum Cinta ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap sesama. Implementasi kurikulum ini juga sejalan dengan visi Kementerian Agama dalam menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.Pada kesempatan yang sama, Bapak H. Abdul Mughni juga menyampaikan doa dan harapan agar para siswa, khususnya yang berasal dari keluarga yatim, tetap semangat dalam menuntut ilmu dan menjadi generasi unggul yang kelak berperan sebagai pemimpin di berbagai bidang. Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam mengubah masa depan seseorang, terutama bagi anak-anak yatim yang memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi tetapi tetap memiliki potensi besar untuk sukses di masa depan.Acara ini diakhiri dengan doa bersama, di mana seluruh peserta yang hadir memanjatkan harapan agar setiap anak yang mengikuti kegiatan ini mendapatkan keberkahan dan masa depan yang lebih baik. Doa ini dipimpin oleh salah satu tokoh agama setempat yang turut hadir dalam acara tersebut. Para hadirin juga memberikan dukungan moral dan motivasi kepada anak-anak yatim untuk terus berjuang dalam menempuh pendidikan dan meraih cita-cita mereka.Kegiatan ‘Ramadan Ceria Hari Raya Bahagia’ ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang terus didorong oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan seperti MA Al-Irtiqo. Dengan adanya acara semacam ini, diharapkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membantu sesama dapat semakin berkembang, terutama di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. ...
- jombang- detikrepublik.com- Presiden Prabowo Subianto meminta agar kepala daerah bertindak tegas , 'Agar perbaikan sekolah,atau memajukan supaya para wali murid tidak terbebani bayar ini dan bayar ituHal tersebut diungkapkan Prabowo dalam acara silaturahmi KOALISI INDONESIA MAJU Disisi lain "sekarang yang terjadi di kabupaten jombang,setiap sekolahan Baik SMP Negeri maupun swasta SMA ,di duga banyak sekali yang melakukan praktek pungli, seperti SMA Negeri Jogororo yang meminta wali muridnya seperti: bayar Uang gedung sebesar 2.500.000( dua juta lima ratus ribu rupiahDan bayar SPP setiap Bulan sebesar 150.000 ribu rupiah "demikian kepala sekolah SMA Neger Jogoroto .Jombang. diduga komite sekongkol dengan kepala sekolah untuk menjalankan aksinya untuk melakukan praktek pungli yang sudah berlawanan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subiyanto,apa gak Bahaya?... Seharusnya selaku, Kepala Dinas harus menegur atau memberikan peringatan terhadap kepala sekolah SMA Negeri Jogoroto yang sudah melakukan Dugaan pungli....Adapun kepala sekolah SMA Negeri Jogoroto kabupaten Jombang juga belum bisa di hubungi lewat telpon WA,dan belum ada tanggapan atau belum meresponsnya.Karena menurut Nara sumber yang namanya tidak mau disebutkan di media, "hingga pemberitaan kami tayangkan belum bisa Komonikasi sama kepala sekolah,."ketika awak media telah mendapat pengaduan dari beberapa masyarakat atau wali murid sekolah SMA Negeri Jogoroto menyampaikan mengenai bayar uang gedung sebesar 2.500.000. dan terkesan banyak bisnis- bisnisnya sehingga selalu menghindari kesalahan yang sudah dilakukan,.Adapun Team Media belum bisa menghubungi kepala sekolah dan komite SMA Negeri Jogoroto hingga berita ini di tayangkan.Pengamat hukum asal Jombang “Aan Pujianto .S.H.M.H.,” yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum ini kepada wartawan 24 maret 2025 menerangkan, “Ada Permendiknas No 02 Tahun 2008 Pasal 11, ada Permendikbud No 08 Tahun 2016, ada juga SE (Surat Edaran) Kemendikbud dan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Jombang menegaskan,agar jangan ada pembodohan kepada masyarakat, “Ujar Kandidat calon Doktor ilmu Hukum dari salah satu universitas SurabayaKepala sekolah SMA Negeri Jogoroto Kabupaten Jombang Diduga menyelewengkan anggaran Dana BOS dan terancam akan dilaporkan pidana ke polres Jombang dan ke kejaksaan negeri jombang, Karena sudah jelas diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No 17 Tahun 2020 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Pasal 181 A, Jelas dan terang “Melarang pendidik dan tenaga kependidikan baik perorangan, kolektif menjual seragam sekolah atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan,” Ujar AAN PUJIANTO S.H.,M.H.,Lembaga Bantuan hukum Law Firmjustice asal kabupaten JombangAdapaun Kepala sekolah bermental “Bisnis”untuk melakukan Dugaan pungli kepada siswa dan siswi yang mengikuti pembelajaran di SMA.Negeri Jogororo Kabupaten Jombang Masyarakat berharap Agar segera ada tindakan secara administratif dan secara hukum pidana nya, karena diduga banyak penyimpangan yang mana kepala sekolah dan Ketua Komite sekolah sepakat bersekongkol “Jahat” atau bermufakat Jahat, dengan cara tersebut,itu tidak dibenarkan oleh hukum, yang mana jelas diatur dalam PP yang tersebut diatas.Kalau kami tidak ada aduan dari masyarakat ke Lembaga maka tersistematis dan terencana dengan matang. Kepala sekolah dan Ketua komite sekolah mempunyai “mental” bisnis tapi salah penerapan, yang mana dijadikan obyek bisnis adalah anak didiknya, tentunya orang tua murid sangat Ter bebankan. Namun mau bersuara “ketakutan” akan berimbas ke anak didiknya, diharapkan Kepala Dinas Dan kepolisian jombang segera memberikan sanksi yang tegas kepada Oknum Kepala sekolah tersebut yang melakukan pungutan Liar(Pungli)Kepala sekolah SMA NEGERI Jogororo kelakuannya tidak mencerminkan sebagai seorang pendidik,melakukan pungli apalagi Banyak aturan hukum yang ditabrak dan diabaikan ,ini tidak boleh dibiarkan dan harus ada sanksi hukum sebagaimana diatur dalam UU yang berlaku. Harus segera diperiksa tipikor polres Jombang agar kedepannya menjadi sebuah pembelajaran bagi seluruh Oknum-oknum Kepala sekolah yang tidak bermental dan berniat untuk memperkaya diri sendiri.pungkas Aan pujianto SH.MH. (Team-Bas) Bersambung.......... ...
Yaba/HalSel, DetikRepublik.com - Hujan deras yang mengguyur Desa Yaba, Kecamatan Bacan Barat Utara, pada Selasa malam (17/3/2025), disertai angin kencang, menyebabkan banjir di permukiman warga. Kondisi ini memicu kekhawatiran karena air yang menggenangi rumah-rumah mulai mengikis pondasi bangunan, berpotensi menyebabkan kerusakan lebih parah.Pantauan awak media di lokasi menunjukkan bahwa intensitas hujan yang tinggi telah membuat air masuk ke celah-celah rumah warga. Beberapa rumah mengalami retak pada bagian pondasi, sementara genangan air terus meningkat di antara pemukiman.Sejumlah warga mengaku cemas dengan kondisi ini, terutama karena curah hujan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. "Kami khawatir rumah kami bisa roboh jika hujan terus turun dan air semakin mengikis pondasi," ujar salah satu warga yang terdampak.Situasi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Warga berharap adanya tindakan cepat, seperti evakuasi bagi yang terdampak, bantuan logistik, serta solusi jangka panjang untuk mencegah bencana serupa terjadi di masa depan.Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai jumlah rumah yang rusak atau korban terdampak akibat kejadian Selasa malam ini. Tokoh perempuan Desa Yaba, Delfia Sahepea, turut angkat bicara mengenai bencana yang melanda desa mereka. "Saya sebagai tokoh masyarakat Desa Yaba sangat prihatin atas terjadinya bencana ini hingga rumah warga terancam roboh. Ini merupakan salah satu pandangan bagi kita dan seluruh pemerintah desa agar lebih memperhatikan pembangunan desa, terutama terkait gorong-gorong dan lebih giat lagi membenahi infrastruktur desa," ujarnya. Namun, warga berharap pemerintah segera turun tangan sebelum kondisi semakin memburuk.Warta Yaba ...ANGIN KENCANG / Desa Yaba / Headline / Hujan Deras / Terancam Banjir / WARGA 22 Maret 2025 EditedOn ? Maret 22, 2025 at ? 15:21
