Desak KPK Lakukan Panggilan Terhadap Bupati Kab. Manokwari Hermus Indou -->
Minggu, 13 April 2025
Bos Mafia Obat Terlarang Diduga Ancam Wartawan detikrepublik.com “Jangan Berani Tutup atau Beritakan Toko Saya” | Oknum perangkat desa Plemahan bersekongkol dengan istrinya telah melakukan penipuan seorang Janda | Diduga Dinas Pendidikan Jombang Telah Bermain Main Dalam Pengelolaan Anggaran Uang Negara | Dukung Program Ketahanan Pangan, Kapolres Metro Tangerang Panen Raya Jagung Serentak Sebanyak 2,5 Ton | Oknum pegawai Cabang BRI Blitar terancam dilaporkan ke Polres, dugaan pemalsuan dokumen dan balik nama sertifikat yang sudah kong kalikong dengan mafia tanah. | Aspalku Tak Lagi Mulus Tapi Cintaku pada Kota Ini Tak Pernah Pudar | Dugaan Praktik Penjualan Obat Terlarang di Kawasan Jalan Kali Sekertaris, Jakarta Barat | Oknum Ketua BPD Saenama Diduga Rangkap Jabatan Sekretaris Desa, Langgar UU Desa | Aparat Penegak Hukum Diduga Tidak Berdaya Menindak Tegas Permainan Judi Sabung Ayam | KAKI Sebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Salah Pilih Kapolda Jatim Irjenpol Nanang Avianto No Welcome Blas | Polsek Pinang Tangkap Penjual Obat Keras Tanpa Izin di Tangerang | Semu’a Sungai yang Membisikkan Kematian Perlahan | Miris ! Infrastruktur Jalan Desa Nepa di Duga Asal di Kerjakan, Inspektorat Sampang Bungkam | PETI Merajalela Hukum Nongkrong di Warung Sebelah | MARAK PENJUALAN OBAT TERLARANG DI SUKARAJA, WARGA PERTANYAKAN KETEGASAN APARAT

Iklan Semua Halaman


Desak KPK Lakukan Panggilan Terhadap Bupati Kab. Manokwari Hermus Indou

Thursday, 25 July 2024

Desak KPK Lakukan Panggilan Terhadap Bupati Kab. Manokwari Hermus Indou

Papua Barat - Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, khususnya Kab Monokwari Papua Barat ambil peran, Dalam kepada ini Lembaga Jakarta Development Watch (JADEWA) mengajak masyarakat harus teliti menetapkan pilihannya, dan harus lebih kritis. 

Perlu diketahui, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih popular disingkat menjadi PILKADA, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah. Dicatat dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, Pilkada adalah pemilihan yang dilakukan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti pemilihan gubernur untuk wilayah provinsi, bupati untuk wilayah kabupaten dan wali kota untuk wilayah kota."Ungkapnya

Jadi Terkait pemilihan kepala daerah kabupaten monokwari lembaga JADEWA, meminta aparat hukum, melakukan panggilan atau pemeriksaan terhadap kepala daerah Kab Monokwari, HERMUS INDOU selaku Bupati. Karna diduga adanya dugaan korupsi terhadap pengelolaan Dana Alokasi Daerah ( DAK ), 2023 Kab Monokwari. "Katanya
Perlu diketahui bahwa Pada tahun 2023 pemerintah Kab Monokwari mendapatkan anggaran sebesar ( Rp. 62. 355. 421. 989 ) enam puluh dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan tatus delapan. Anggaran ini bersumber dari DAK tahun 2023, diketahui bahwa Anggaran tersebut di peruntukkan bagi kegiatan dinas pekerjaan umum, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan dan rumah sakit umum daerah

Sebagai informasi, bahwa Sampai hari ini dana alokasi daerah yang notabene sudah tersalurkan baik fisik maupun non fisik sebanyak 95%. Namun apa yang terjadi pembayaran terhadap penyedia tidak tersampaikan dan pemda kab monokwari masih berutang sebesar Rp.33. 764. 177. 989, tiga puluh tiga milyar tujuh ratuse enam puluh empat juga seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan.

Maka dari landasan itu lembaga Jakarta Development Watch sangat mengharap Aparat Penegak Hukum, APH. untuk Melakukan panggilan terhadap Bupati Monokwari, HERMUS INDOU diduga terkait adanya kejanggalan penyaluran Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Tahun 2023 Kab Monokwari.**red.resky