Komentar
JATIM, DETIKREPUBLIK.COM - 10/1/2025 - Masyarakat Kabupaten Kediri tengah dikejutkan oleh pengungkapan mencengangkan yang membongkar sindikat mafia BBM subsidi beroperasi dari Gresik hingga Jombang, Kediri, dan Lumajang. Sejak 1 Desember 2024, fakta-fakta mengejutkan ini terungkap, namun ironisnya Polres Kediri belum juga menetapkan tersangka dalam kasus jelas yang melibatkan PT Sean Bumi Indo, dan laporan yang diajukan oleh Muhammad Ja'far tampaknya jatuh dalam keterlambatan dan keangkuhan aparat penegak hukum. Situasi ini memunculkan pertanyaan brutal: Apakah penegak hukum benar-benar mengabaikan tugas mereka?
Bapak Ahmad Hidayat, Pengacara Publik yang berjuang untuk keadilan sosial, menyampaikan keprihatinannya terhadap ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh aparat hukum. "Ini adalah sebuah cerminan dari lemahnya penegakan hukum yang ada. Masyarakat berhak menuntut tanggung jawab dari aparat penegak hukum. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur dengan jelas ancaman pidana bagi mereka yang menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan BBM subsidi," tegas Hidayat.
Sindikat mafia ini mencakup perusahaan-perusahaan tidak bertanggung jawab seperti PT Sean Bumi Indo yang dimiliki oleh Rizal, PT Tri Saka Adi Rajasa yang dikelola oleh Aluwan, serta PT Fortuna Mega Energy milik Yuni. Aktivitas ilegal mereka telah merugikan negara dan masyarakat, tetapi respons dari aparat penegak hukum menunjukkan lamban dan tak berdaya.
Pengungkapan sindikat mafia BBM subsidi di Tulungagung yang dilimpahkan ke Polres Jombang pada 9 Desember 2024 seharusnya menjadi titik balik, namun masyarakat semakin mempertanyakan komitmen aparat dalam menegakkan hukum. Apakah mereka akan terus membiarkan para pelanggar ini melenggang bebas, atau akan berani menegakkan keadilan?
Situasi ini mencerminkan ketidakadilan struktural dan ketidakpuasan masyarakat yang terus meroket. Saatnya untuk bertindak! Rakyat tidak boleh diam menghadapi ketidakadilan yang menggerogoti wilayah Polres Kabupaten Kediri. Setiap individu berhak mendapatkan keadilan yang jelas dan nyata!
Apakah kita akan terus diam melihat kolusi antara aparat hukum dan mafia BBM? Atau akankah keadilan dan ketegasan hukum lahir kembali dari proses hukum yang amburadul ini? Ini adalah saatnya untuk bersuara dan menuntut perubahan!
**Team. JATIM (Bersambung....)**
