.png "Admin")
Komentar |
| Safri nyong, S.H. |
HalSel, DetikRepublik.com - Konsolidasi Ide dan Pikiran feminisme akhirnya terjawab pada PILKADA Maluku Utara, sebelumnya diskursus pada kultur Maluku Utara yang dominannya adalah patriarki, Sherly Tjoanda menjadi antitesis atas perempuan tidak pernah menang dalam kontestasi pilkada Maluku Utara. Tentunya ini adalah sebuah kekuatan besar parempuan dalam bidang politik yang tidak terbendung pada pilkada 2024.
Saya Safri Nyong sebagai Managing Partner Law Office Safri Nyong & Associates, tentunya sangat kagum atas kemenangan Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara dan Sarbin Sehe sebagai Wakil Gubernur 2025-2030. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi Maluku Utara, karena untuk pertama kalinya seorang perempuan memimpin Provinsi Maluku Utara.
Kemenangan ini bukan hanya tentang politik, tetapi juga merupakan langkah besar bagi keadilan gender dan bukti bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama dalam kepemimpinan publik.
Terpilihnya Ibu Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara adalah pencapaian monumental dalam sejarah demokrasi kita di Maluku Utara. Ini membuktikan bahwa perempuan memiliki ruang yang setara dalam kepemimpinan, hal ini selaras dengan nilai-nilai budaya Maluku Utara yang menghormati peran perempuan dalam pengambilan keputusan.
Kepemimpinan perempuan dalam politik harus didukung sebagai bagian dari penegakan prinsip demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Dengan terpilihnya Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, diharapkan ada terobosan kebijakan yang memperkuat hak-hak masyarakat, khususnya dalam bidang hukum, ekonomi, dan sosial. Budaya Maluku Utara telah lama menjunjung tinggi peran perempuan dalam kehidupan sosial dan politik.
Kepemimpinan Ibu Sherly adalah bukti bahwa demokrasi di daerah ini semakin matang, dan bahwa perempuan bukan hanya pelengkap, tetapi aktor utama dalam perubahan.
Kepemimpinan Publik: Bukan Urusan Jenis Kelamin
Kepemimpinan publik adalah salah satu aspek penting , karena ia menentukan arah dan kebijakan yang akan diambil untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Namun, seringkali kepemimpinan publik dilihat dari perspektif jenis kelamin, terpilihnya Sherly memberi kita sebuah pelajaran bahwa kepemimpinan bukanlah soal jenis kelamin, melainkan soal kemampuan, integritas, visi, dan dedikasi terhadap kepentingan publik.
Kepemimpinan: Lebih dari Sekedar Gender
Kepemimpinan yang efektif memerlukan kualitas-kualitas seperti kebijaksanaan, keberanian dalam mengambil keputusan, kemampuan untuk berkomunikasi dan menginspirasi orang lain, serta integritas dalam menjalankan amanah. Kualitas-kualitas ini tidak terikat pada jenis kelamin. Seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu mengelola sumber daya, menavigasi tantangan, dan membuat keputusan yang berpihak pada kebaikan masyarakat.
Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak perempuan yang sukses dalam memimpin dengan penuh integritas dan ketegasan. Tokoh-tokoh perempuan seperti Indira Gandhi di India, Margaret Thatcher di Inggris, dan Angela Merkel di Jerman, membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki dalam memimpin negara. Begitu juga di Indonesia, Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden pertama yang perempuan, menunjukkan bahwa perempuan bisa memegang posisi puncak pemerintahan dengan penuh tanggung jawab.
Kepemimpinan Publik dalam Perspektif Keadilan Sosial
Dalam konteks keadilan sosial dan pemberdayaan perempuan juga berperan penting dalam menciptakan kepemimpinan publik yang inklusif dan tidak membedakan orang berdasarkan jenis kelamin dalam menilai potensi kepemimpinan. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, harus diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang dan mengambil peran dalam pengambilan keputusan publik. Menilai seseorang hanya berdasarkan jenis kelamin dalam menentukan kapasitas kepemimpinan adalah bentuk diskriminasi yang tidak seharusnya ada di era modern.
Bahkan, dalam banyak kasus, perempuan yang masuk ke dalam ranah kepemimpinan publik seringkali menghadapi tantangan tambahan, seperti stigma sosial, stereotip, dan ekspektasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Meski demikian, semakin banyak perempuan yang berhasil menembus batasan ini dan menunjukkan bahwa kemampuan dan visi mereka dalam memimpin setara dengan laki-laki.
Menghapus Stereotip dalam Kepemimpinan
Stereotip gender dalam kepemimpinan publik sering kali menjadi hambatan bagi banyak individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mencapai potensinya. Misalnya, perempuan sering dianggap kurang tegas atau tidak cukup kuat untuk memimpin, sementara laki-laki sering dipandang lebih dominan dan lebih cocok untuk mengambil keputusan besar. Padahal, karakteristik seperti ketegasan dan kekuatan bukanlah monopoli laki-laki, begitu pula dengan sifat-sifat empati dan kelembutan yang sering diasosiasikan dengan perempuan.
Penting untuk menghilangkan stereotip semacam ini dan menilai seseorang berdasarkan rekam jejak, keahlian, dan visi mereka, bukan berdasarkan gender. Dalam dunia yang semakin kompleks, kepemimpinan yang inklusif dan berbasis pada kompetensi adalah hal yang jauh lebih penting daripada sekadar mengidentifikasi seseorang berdasarkan jenis kelaminnya.
Dengan semangat baru ini, harapan kami bahwa semoga perjalanan kepemimpinan lima Tahun akan datang dapat menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Sejarah ini tentunya akan refleksi dari perjuangan perempuan di Maluku Utara akan terus berusaha untuk memperoleh hak-hak yang setara dengan laki-laki, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Perjuangan ini tidak hanya melibatkan perempuan, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan setara. Seiring berjalannya waktu, semangat untuk mencapai keadilan gender terus akan menggelora, dengan harapan suatu hari nanti, kesetaraan gender akan menjadi kenyataan yang dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat di Maluku Utara.
