Komentar
Mempawah,DETIKREPUBLIK.COM - Kalimantan Barat – Sebuah jembatan yang seharusnya menjadi akses vital bagi masyarakat kini justru berubah menjadi monumen kegagalan.
Proyek yang dibiayai dari APBN 2024 sebesar Rp 16,04 miliar ini masih mangkrak hingga Maret 2025. Bukannya berdiri megah, yang terlihat di lokasi hanyalah konstruksi terbengkalai yang seolah tak bertuan. Publik pun bertanya-tanya: ke mana perginya uang rakyat.
Lebih mencurigakan lagi, pejabat yang bertanggung jawab atas proyek ini justru saling lempar tanggung jawab dan menghilang saat dimintai kejelasan. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BPJN Kalbar Wilayah 1, Irwan Chandra Nirwana, hanya memberikan jawaban singkat melalui WhatsApp bahwa ia sudah dipindahkan ke luar Kalbar. Sementara itu, Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) 1.2 Kalbar, Sopian S.T., lebih memilih diam dan bahkan memblokir nomor wartawan yang mencoba menghubunginya.
Ketika tim investigasi mendatangi kantor BPJN Kalbar di Jalan Veteran, Pontianak, yang ditemukan hanyalah kebingungan. Petugas keamanan menyebut bahwa Sopian sudah pindah kantor, tanpa informasi lebih lanjut. Publik pun semakin curiga: apakah ada sesuatu yang sengaja ditutupi? Mengapa para pejabat ini menghilang saat proyek bermasalah.
Di lokasi proyek, ketidakterbukaan semakin nyata. Tidak ada papan informasi proyek, yang seharusnya menjadi standar transparansi dalam pembangunan pemerintah. Padahal, proyek ini dikerjakan oleh PT. Anugrah Putra Indotama dengan pengawasan PT. Laras Sembada, berdasarkan kontrak No: 06/PKS/Bb20.5.2/2024. Seharusnya, jembatan ini sudah selesai pada akhir 2024. Namun kenyataannya, hanya ada tiang-tiang kosong yang tak kunjung tersambung.
Ketua DPW Bain Ham RI Kalbar, Syafriudin, geram melihat kondisi proyek yang tak kunjung selesai ini. Ia menduga adanya kelalaian dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. "Ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat! Jembatan ini harus segera diselesaikan. Jika ada penyimpangan, kami mendesak aparat hukum untuk turun tangan," tegasnya.
Sementara pejabat terkait terus menghindar, warga harus menanggung dampaknya. Jalan alternatif yang tersedia sangat sempit dan rusak, membuat mobilitas warga terganggu. Para pedagang kecil pun mengeluhkan turunnya pendapatan karena akses ke kawasan tersebut menjadi sulit. "Seharusnya jembatan ini sudah bisa kami gunakan, tapi sampai sekarang masih terbengkalai. Kami butuh solusi, bukan janji," keluh seorang warga.
Kini, pertanyaan besar masih menggantung di udara: apakah proyek ini akan selesai, atau akan menjadi satu lagi bukti kegagalan pembangunan di Kalimantan Barat? Tanpa transparansi dan pengawasan yang ketat, proyek ini bisa saja berakhir sebagai monumen dari janji-janji yang tak pernah ditepati.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan dari pihak terkait. Pejabat memilih diam, sementara warga terus menunggu. Apakah jembatan ini akan berdiri, atau justru akan tenggelam dalam ketidakpastian? Jawabannya masih menjadi misteri.
Editor : Rahmad Maulana
